Pajajaran Dikepung Pusat Komersil

Pesatnya era pembangunan di Kota Bogor membuat warga masyarakat semakin tersisihkan akibat dikepung oleh pembangunan komersil kelas elit, mulai pembangunan perumahan real estate, pusat kuliner, pusat perbelanjaan, hotel dan sebagainya.

Seperti Kecamatan Bogor Timur, yang membawahi 6 kelurahan memiliki luas wilayah 1000 hektar dan memiliki jumlah penduduk mencapai 90 ribu jiwa. Sejauh ini, sektor pembangunan terus mengenjot nampak tidak memberi celah jika melihat lahan kosong.

Padahal setiap wilayah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas prasarana sosial dan fasilitas prasarana umum (fasos-fasum) selain itu juga harus memiliki ruang terbuka hijau (RTH) sesuai aturan yang sudah ditentukan.

Seperti terlihat disepanjang jalur Jalan Pajajaran, yang nampak sudah disesaki menjadi area komersil, belum lagi banyaknya pembangunan hotel-hotel berbintang yang menjulang tinggi.

Mengenai hal itu, Camat Bogor Timur Sujatmiko Baliarto enggan berkomentar banyak, dirinya mengaku tidak memiliki data secara lengkap, mengenai berapa banyak restoran, hotel, perusahaan produksi, sarana pelayanan umum baik gedung kesehatan maupun lembaga pendidikan.

Dirinya juga mengaku tidak tahu mana saja zona-zona yang merupakan untuk perumahan, pelayanan ataupun jasa perdagangan.

“Kalau dilihat dari luas dan kondisi wilayah, memang sudah tidak ada lagi lahan-lahan kosong untuk dibangun perumahan, tapi terkait data detilnya harusnya konfirmasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),” kata pria yang akrab disapa Jatmiko itu kepada heibogor.com, Rabu (19/08/15).

Sementara Camat Bogor Utara, Asep Kartiwa yang merupakan pemangku kebijakan dan pemilik wilayah kawasan Pajajaran juga tak banyak berkomentar dengan alasan sedang ada kegiatan di luar "Saya sedang ada kegiatan di Kedung Halang, kalau ada waktu silahkan ke kantor,” kata Asep saat dihubungi melalui ponselnya.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor Yus Ruswandi mengatakan, untuk zonasi itu sudah ditentukan dalan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

“Ya kita semua tahu, di kawasan pajajaran itu sudah over untuk pembangunan terlebih untuk bangunan perumahan, makanya dalam RDTR akan lebih jelas zona-zonanya, nanti mana saja zona yang menjadi Wilayah Pusat Pelayanan (WPA), Wilayah Perdagangan dan Jasa (WPJ) dan sebagainya,” kata Yus saat dikonfirmasi di DPRD Kota Bogor.

Yus menambahkan, dengan demikian pembangunan untuk kawasan perumahan lebih baik beralih ke wilayah wilayah lain.

“Kawasan Pajajaran itu sudah tidak ada lagi lahan yang layak, kalau untuk pembangunan perumahan kan memerlukanblahan yang luas dan yang memadai, ya jangan dipaksakan, apalagi sampai dipaksakan mendapatkan izin,” jelasnya.

Dalam hal ini, pihaknya menegaskan kepada SKPD dalam pemberian izin untuk perumahan, harus benar-benar sesuai ketentuan zonasinya.

“Makanya kami imbau dan kami sarankan, supaya pembangunan kawasan hunian dibangun secara vertikal, dibangun ke atas karena Kota Bogor sudah tidak lagi memiliki lahan yang luas untuk kawasan perumahan,” pungkasnya.

Sumber: bogor, kuliner bogor, berita bogor